Oktober, Kisi-kisi UN 2013 Disosialisasikan

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) merencanakan sosialisasi kisi-kisi Ujian Nasional (UN) 2013 pada bulan depan. Saat ini, Kemendikbud tengah mematangkan konsep kisi-kisi tersebut untuk kemudian dikoordinasikan bersama Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP).

Kepala Badan Penelitian dan Pemgembangan Kemendikbud, Chairil Anwar Notodiputro mengatakan, kebijakan  untuk menerapkan 20 paket soal pada UN mendatang menuntut pihaknya melakukan pesiapan yang lebih matang, diawali dengan penyusunan kisi-kisi supaya bisa segera disosialisasikan.

"Dengan adanya 20 variasi soal memang perlu persiapan lebih, terutama kisi-kisi soal yang diujikan. Tahun lalu November akhir, tahun ini kami targetkan Oktober kisi-kisi sudah bisa dipelajari siswa," kata Chairil kepada Kompas.com, Sabtu (15/9/2012)

Akan tetapi, kata dia, sosialisasi baru bisa dilakukan setelah BSNP memberi "restu" untuk melansir kisi-kisi UN tersebut. Karena secara teknis, Kemendikbud hanya berwenang memberikan konsep atau draf kisi-kisi UN, langkah selanjutnya menjadi wewenang penuh BSNP sebagai badan yang bertanggungjawab besar pada UN.

"Balitbang Kemendikbud harus berkoordinasi dengan BSNP untuk mensosialisasikan kisi-kisi UN. Jika BSNP oke, maka itu akan langsung dibagikan ke masyarakat melalui website," pungkasnya.

Sesuai kisi-kisi

Sementara itu, Chairil juga mengatakan bahwa pembuatan soal-soal UN 2013 akan merujuk pada kisi-kisi yang bakal disosialisasikan. Dia mengatakan, rancangan ini bertujuan agar tercipta kesinambungan antara kisi-kisi UN dengan soal yang akan diujikan. Dengan demukian, para peserta UN tak akan kaget saat menghadapi ujian.

"Kisi-kisi menjadi dasar untuk pembuatan soal, supaya ada kesinambungan antara materi yang dipelajari dengan soal ujian," tuturnya.

Pemerintah telah menetapkan kebijakan untuk menggunakan 20 jenis soal pada pelaksanaan UN 2013. Hal itu dilakukan untuk menjaga dan meningkatkan kredibilitas UN, sejalan dengan upaya menekan praktik kecurangan pada hajat tahunan itu, selain agar sesuai dengan rencana mengintegrasikan hasil UN sebagai tiket masuk ke perguruan tinggi negeri (PTN).